tribun kaltim/sarassani
Perwakilan AMP berdialog dengan Ketua KPU Paser H Abdul Azis Muslim, Rabu (26/5)
Rabu, 26 Mei 2010 | 14:27 WITA
Laporan wartawan Tribun Kaltim, Sarassani
GROGOT, tribunkaltim.co.id - Sejumlah mahasiswa Perguruan Tinggi (PT) Kabupaten Paser yang tergabung dalam Aliansi Mahasiswa Paser (AMP), Rabu (26/5/2010), menggelar aksi unjuk rasa di Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Paser dan DPRD Paser.
Dalam aksi tersebut, AMP menuntut semua mahasiswa yang belajar di luar daerah diperlakukan sama, bukannya hanya sebagian saja yang difasilitasi atau dibiayai pulang ke daerah asal untuk memberikan hak pilihnya pada tanggal 10 Juni mendatang. Seperti diungkapkan Koordinator AMP Adi Haruna Rasidi
"Setidaknya ada 1.500 orang pelajar dan mahasiswa Paser yang sedang menimba ilmu di luar daerah. Kita tidak mau ada pasangan calon yang memanfaatkan hal ini, sebab sebagian diantaranya merupakan orang-orang pilihan akan difasilitasi oleh Bagian Kesra Setda Paser untuk pulang memberikan hak pilihnya," kata Adi.
Menanggapi hal itu, Ketua KPU Paser H Abdul Azis Muslim mengatakan kalau KPU hanya mendata warga yang mempunyai hak pilih, termasuk mahasiswa yang menuntut ilmu di luar daerah, sedangkan penggunaan hak pilih mereka, diserahkan kepada para pemilih yang bersangkutan.
"Kita tidak punya anggaran untuk memfasilitasi mereka, kita sendiri juga minta anggaran Pemilu Kepala Daerah (Pemilukada) ini dengan APBD melalui Pemkab dan DPRD Paser. Kalau tidak semua difasilitasi, tentunya sisanya bisa pulang untuk menggunakan hak pilihnya dengan biaya sendiri," kata Azis. (*)
Dalam aksi tersebut, AMP menuntut semua mahasiswa yang belajar di luar daerah diperlakukan sama, bukannya hanya sebagian saja yang difasilitasi atau dibiayai pulang ke daerah asal untuk memberikan hak pilihnya pada tanggal 10 Juni mendatang. Seperti diungkapkan Koordinator AMP Adi Haruna Rasidi
"Setidaknya ada 1.500 orang pelajar dan mahasiswa Paser yang sedang menimba ilmu di luar daerah. Kita tidak mau ada pasangan calon yang memanfaatkan hal ini, sebab sebagian diantaranya merupakan orang-orang pilihan akan difasilitasi oleh Bagian Kesra Setda Paser untuk pulang memberikan hak pilihnya," kata Adi.
Menanggapi hal itu, Ketua KPU Paser H Abdul Azis Muslim mengatakan kalau KPU hanya mendata warga yang mempunyai hak pilih, termasuk mahasiswa yang menuntut ilmu di luar daerah, sedangkan penggunaan hak pilih mereka, diserahkan kepada para pemilih yang bersangkutan.
"Kita tidak punya anggaran untuk memfasilitasi mereka, kita sendiri juga minta anggaran Pemilu Kepala Daerah (Pemilukada) ini dengan APBD melalui Pemkab dan DPRD Paser. Kalau tidak semua difasilitasi, tentunya sisanya bisa pulang untuk menggunakan hak pilihnya dengan biaya sendiri," kata Azis. (*)
